Gelar sarjana selama ini kerap dipandang sebagai jalan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan taraf hidup. Namun, semakin banyaknya lulusan perguruan tinggi tidak selalu diikuti ketersediaan lapangan kerja. Kondisi ini memunculkan fenomena inflasi gelar, ketika ijazah yang dahulu menjadi nilai pembeda justru semakin kehilangan daya saing di pasar kerja.
Guru Besar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Dr. Vina Salviana Darvina Soedarwo, M.Si., pada Jumat (20/11) menguraikan bahwa fenomena tersebut dikenal sebagai credential inflation. Konsep ini menggambarkan kondisi ketika semakin banyak orang memiliki kualifikasi pendidikan yang sama, sehingga gelar tidak lagi memiliki kekuatan eksklusif seperti sebelumnya.
“Ketika semakin banyak orang memiliki gelar yang sama, akhirnya credential tersebut kehilangan kekuatan eksklusifnya. Akibatnya, standar kualifikasi formal semakin meningkat,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut juga berkaitan dengan overeducation, yakni ketika tingkat pendidikan seseorang lebih tinggi daripada kualifikasi yang dibutuhkan pekerjaannya. Akibatnya, pekerjaan yang sebelumnya dapat dilakukan lulusan SMA kini mensyaratkan gelar sarjana, bahkan pekerjaan untuk lulusan S1 mulai meminta kualifikasi S2 atau sertifikasi tambahan.
Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga keluarga yang telah mengeluarkan biaya besar untuk pendidikan. Sebagian keluarga bahkan harus mengorbankan aset ekonomi demi membiayai kuliah anak. Ketika gelar sarjana tidak menghasilkan pekerjaan dan pendapatan sesuai harapan, investasi pendidikan tersebut dapat menjadi beban baru. Dari sisi psikologis, lulusan juga berisiko mengalami tekanan sosial, kehilangan harapan, hingga merasa pekerjaannya belum sebanding dengan pendidikan yang ditempuh.
“Jaringan sosial turut menentukan peluang seseorang memperoleh pekerjaan. Kelompok menengah dan atas cenderung memiliki akses lebih luas, sementara kelompok bawah berisiko tertinggal,” urainya.
Ia menilai pengangguran terdidik tidak sepenuhnya disebabkan kegagalan perguruan tinggi dalam merespons kebutuhan industri. Persoalan ini juga berkaitan dengan ekosistem ketenagakerjaan dan pola rekrutmen perusahaan. Karena itu, diperlukan diferensiasi pekerjaan serta proses rekrutmen yang mempertimbangkan pengalaman dan kompetensi pelamar, bukan hanya jenjang pendidikan formal.
Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi perlu memperkuat kualitas lulusan agar mampu menghadapi perubahan dunia kerja. Perguruan tinggi perlu membekali mahasiswa dengan kompetensi substantif dan literasi digital agar pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan dapat diterapkan dalam kehidupan profesional.
“Perguruan tinggi perlu membekali mahasiswa dengan kompetensi substantif dan literasi digital agar siap menghadapi kebutuhan dunia kerja,” tegasnya.
Selain perguruan tinggi, pemerintah dan dunia industri juga memiliki tanggung jawab dalam mengatasi persoalan tersebut. Pemerintah perlu memperluas akses pendidikan berkualitas, memperkuat perlindungan tenaga kerja, serta mendorong terciptanya lapangan kerja yang lebih beragam. Sementara itu, perusahaan diharapkan mengembangkan proses rekrutmen berbasis kompetensi agar peluang kerja tidak hanya ditentukan oleh jenjang pendidikan formal.
Lebih jauh, ia menambahkan bahwa penyelesaian inflasi gelar membutuhkan kerja sama antara perguruan tinggi, pemerintah, dunia industri, dan mahasiswa. Pendidikan tinggi tetap memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup, tetapi gelar perlu diiringi kemampuan nyata agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas.
“Melalui penguatan kompetensi lulusan oleh perguruan tinggi, rekrutmen berbasis kemampuan di dunia kerja, peningkatan keterampilan individu, serta perluasan kesempatan kerja oleh pemerintah, persoalan inflasi gelar ini dapat diatasi bersama,” pungkasnya.(asa)