Pada hakekatnya Muhammadiyah tidak mempunyai hubungan struktural organisatoris dan tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Hal ini sesuai kesepakatan warga Muhammadiyah pada muktamar Muhammadiyah di Makassar pada tahun 1971. Meski demikian, namun Muhammadiyah tidak anti dan tidak alergi terhadap politik.
Pernyataan itu disampaikan tokoh Muhammadiyah, Din Syamsudin dalam acara ngaji kebangsaan bertajuk meneguhkan politik kebangsaan berkemajuan di masjid Khadijah kota Malang pada Minggu, 29 Oktober 2023. Disampaikan mantan pimpinan pusat Muhammadiyah itu bahwa antara agama dan politik adalah saudara kandung yang dilahirkan dari rahim satu orang ibu.
Politik atau ilmu politik, kata pria bernama lengkap Muhammad Sirajuddin Syamsuddin itu, ada dalam ajaran agama Islam. Sehingga warga Muhammadiyah diberi kebebasan untuk berpolitik dan masuk ke partai politik manapun. Ditegaskan dia, pada dasarnya hampir semua sendi kehidupan seperti sosial, ekonomi dan budaya tak lepas dari aroma politik.
“Tidak mungkin Muhammadiyah abai terhadap politik karena politik itu bagian dari ajaran Islam. Agama dan politik saudara kembar yang terlahir dari satu ibu. Muhammadiyah tidak pernah tidak berpolitik, berarti selalu berpolitik”, imbuhnya.
Pada hakekatnya, kata Din Syamsuddin, sejak dulu kala para tokoh Muhammadiyah turut berkontribusi besar terhadap dunia politik di negeri ini. Seperti pada tahun 1912, pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan terlibat dalam gerakan Budi Utomo.
“Sehingga dalam berpolitik hendaknya yang berkemajuan. Misalnya menguatkan literasi dan jangan mau dipecah belah atau diadu domba oleh pihak manapun yang berkedok mengatasnamakan kepentingan umat,” pungkas Din Syamsuddin. (Asa/Ard).